TROPIS.CO, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan mengambil langkah drastis dan tegas dalam pengendalian impor terkait kondisi neraca pembayaran yang makin tidak menggembirakan.
“Di Indonesia, salah satu yang dianggap harus dikendalikan adalah neraca pembayaran kita yaitu defisit transaksi berjalan,” kata Sri Mulyani dalan konferensi pers bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Menkeu menyebutkan defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I 2018 hanya sekitar dua persen, namun pada kuartal II ini mencapai 3 persen dari GDP.
“Karena itu Bapak Presiden memberikan instruksi yang sangat tegas bahwa kami semua di kabinet harus melakukan langkah langkah untuk mengamankan neraca pembayaran terutama pada defisit transaksi berjalan,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa impor barang konsumsi, bahan baku dan barang modal meningkat luar biasa tinggi pada kuartal II 2018.
“Ekspor memang pertumbuhannya cukup bagus, double digit, namun impornya jauh lebih tinggi, dan pertumbuhannya double digit, ” tutur Sri.
Ia menyebutkan, PLN dan Pertamina merupakan dua BUMN yang memiliki komponen impor barang modal yang sangat besar. Pemerintah meminta mereka melihat kembali impor mereka.
“Tidak hanya harua memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri tapi juga melihat secara langsung berapa jumlah impor barang modal. Untuk proyek yang belum financial closing akan ditunda,” katanya.
Menurut dia, Menteri ESDM akan melihat semua yang merupakan daftar barang untuk diimpor dan akan disetop dulu sampai enam bulan ke depan hingga kondisi neraca pembayaran membaik.
Menkeu juga menyebutkan untuk impor barang barang konsumsi maupun bahan baku akan diupayakan substitusi produk dari dalam negeri.
“Kami sudah mengidentifikasi bersama Menperin dan Mendag, kami dari Kementerian Keuangan menetapkan PPh impor sebesar 7,5 persen,” ungkap Sri.
Menkeu juga mencurigai belanja online ke luar negeri juga memberikan kontribusi yang besar pada impor barang konsumsi sehingga perlu langkah drastis dan tegas mengendalikannya.
“Saat ini kami bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mengidentifikasi 500 komoditas yang memang bisa diproduksi dalam negeri untuk subtitusi impor,” katanya.
Di sisi lain pemerintah juga melakukan langkah langkah mendorong ekspor baik dari sisi pembiayaan, insentif maupun upaya penetrasi pasar.
Pemerintah akan terus melihat berbagai komoditas impor yang memberi sumbangan besar terhadap impor Indonesia.
“Kita lihat apakah komoditas ini bisa disetop, ditunda atau dalam hal ini ada subtitusinya yang berasal dari dalam negeri.”
“Kita berupaya menguatkan industri dalam negeri, mencoba untuk mengontrol banjirnya barang impor dan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan tekanan kepada neraca pembayaran kita,” ujar Menkeu. (*)
