Gubernur BI : Sektor Informal dan Sektor Formal Mesti Bersinergi

Gubernur BI Perry Warjiyo berpandangan digitalisasi ekonomi tidak terbatas hanya pada kegiatan e-commerce saja tetapi juga harus didorong ke kegiatan produksi dan operasional untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Foto : Infobanknews
Gubernur BI Perry Warjiyo berpandangan digitalisasi ekonomi tidak terbatas hanya pada kegiatan e-commerce saja tetapi juga harus didorong ke kegiatan produksi dan operasional untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Foto : Infobanknews

TROPIS.CO, BANDUNG – Produktivitas menjadi kunci keberhasilan ekonomi untuk maju. Terutama meningkatkan kekuatan sektor informal dan sinergikan dengan sektor formal.

Pandangan itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam kata sambutannya setelah terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2018-2021. Keputusan itu diambil secara aklamasi dalam Kongres ISEI ke XX di Hotel Trans Luxury Kota Bandung, Jumat (10/8/2018).

Oleh sebab itu, menurut Perry, akses dan kesempatan yang harus diberikan kepada sektor informal untuk memperoleh fasilitas sumber pembiayaan, fasilitas pendidikan dan ketrampilan, dan fasilitas untuk bekerjasama dengan sektor formal termasuk dalam hal ekonomi digital (e-commerce).

Dia mengaku sudah siap melaksanakan sejumlah rencana kerja ISEI yang sudah dirumuskan dalam kegiatan kongres dan seminar selama tiga hari, 8-10 Agustus itu.

Digitalisasi ekonomi bersifat cair (fluid), tidak ada perbedaan yang jelas antara usaha besar-sedang (sektor formal) dan usaha mikro – kecil (sektor informal) sehingga yang dibutuhkan tindakan harmonisasi formal dan informal bukan memaksa informal menjadi formal.

Digitalisasi ekonomi tidak terbatas hanya pada kegiatan e-commerce saja tetapi juga harus didorong ke kegiatan produksi dan operasional untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.

Menurutnya, hambatan utama dalam kebijakan perdagangan dalam negeri, termasuk sektor informal adalah regulasi, infrastruktur, pertanahan, perijinan usaha, perpajakan, dan pengembangan SDM.

Solusi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah pengurusan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara simultan, penghapusan pendaftaran ulang Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), penyederhanaan pembuatan TDP, dan pelayanan secara elektronik (SIPO).

Upaya yang lain untuk meningkatkan perdagangan domestik adalah revitalisasi pasar tradisional (flsik dan sumberdaya manusia), menyediakan pasar e-commerce, regulasi perdagangan elektronik (PP) dan menyiapkan roadmap perdagangan dalam negeri.

Upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sektor informal, termasuk dalam penguasaan teknologi digital, akan berujung pada produktivitas dalam berusaha.

Usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tersebut dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan (diklat).

Upaya dalam jangka panjang dilakukan melalui sekolah, khususnya melalui pendidikan sekolah kejuruan dan sekolah vokasi.

“Sekolah kejuruan dan sekolah vokasi harus memperhatikan muatan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau link & match,” tegasnya.

Usaha mikro dan kecil harus diberi ruang untuk berkembang lebih cepat, khususnya dengan memperkuat pasar melalui peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang mampu menerapkan teknologi informasi secara luas, dukungan faktor modal dan kelembagaan yang kuat sehingga mampu meningkatkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Perry menilai, transformasi sektor informal ke sektor formal atau moderen merupakan hal yang penting dan perlu diupayakan.

“Transformasi tersebut dapat dilakukan dengan mendukung peningkatan modal dan peningkatan kualitas sumberdaya masnusia secara simultan.

“Dengan peningkatan modal dan kualitas sumberdaya manusia maka produktivitas sektor informal akan meningkat,” ugkap Perry.

Pengusaha Chairul Tanjung sebelum penutupan konggres memberikan sedikit paparan terkait tanggung jawab ISEI terhadap ekonomi nasional.

Menurutnya, ISEI harus memberikan masukan terkait upaya peningkatan produktifitas pekerja di Indonesia. Angkatan kerja saat ini sekitar 40 persen adalah lulusan sekolsah dasar.

“Belum selesai masalah peningkatan produksi dengan persiapan SDM, kini kita sudah masuk di era digital. Jadi soal SDM harus segera diperbaiki,” tegas Chairul.

Ia mengatakan dengan semakin berkembangnya teknologi, tenaga kerja manusia kemungkinan akan digantikan dengan teknologi atau robot.

Hal ini akan menyebakan masalah bidang ketenagakerjaan, jika kualitas SDM tidak ada peningkatan.

“Akan ada sekitar 5 juta pekerja hilang karena otomasi digitalisasi. Ini akan menjadi pilihan industri, mengingat semakin mahalnya upah di lima hingga 10 tahun kedepan. ISEI harus ikut memikirkan ini,” tegasnya.

Sementara ekonom yang juga pengurus ISEI Aviliani menambahkan ISEI ingin memperkuat harmonisasi antara sektor usaha formal dan infomal dengan memberikan perhatian agar sektor usaha informal yang jumlahnya besar dan dominan dapat secara benahap naik kelas.

“Perbaikan itu dari bagaimana cara berproduksi dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Di sisi lain, ISEI akan mendorong sektor formal yang sudah ada di kelas usaha menengah dan besar untuk membantu serta mendukung sektor informal yang pada umumnya masih berskala kecil,” pungkas Aviliani. (*)