Perlu Terobosan Kerja Sama dengan Kawasan Pasifik Selatan

Presiden Joko Widodo ingatkan para menteri bahwa Indonesia harus mulai masuk ke pasar-pasar negara nontradisional, termasuk ke negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Foto : breakingnews.com
Presiden Joko Widodo ingatkan para menteri bahwa Indonesia harus mulai masuk ke pasar-pasar negara nontradisional, termasuk ke negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Foto : breakingnews.com

TROPIS.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri membuat terobosan menggalang kerja sama dengan negara-negara di kawasan Samudra Pasifik, terutama kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang secara geografis berdekatan dengan negara Indonesia.

“Saya yakin, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan seperti Nauru, Vanuatu, Tuvalu, Fiji, PNG, Solomon Island, Samoa, Tonga, sangat terbuka untuk bekerja sama dengan negara kita dalam berbagai bidang,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Kerja sama tersebut, lanjut Kepala Negara, meliputi hubungan antarmasyarakat, bidang kebudayaan, bidang pendidikan seperti bantuan beasiswa, dan bidang ekonomi, baik investasi maupun perdagangan.

Presiden mengingatkan para menteri di kabinetnya bahwa Indonesia harus mulai masuk ke pasar-pasar negara nontradisional, termasuk ke negara-negara kawasan Pasifik Selatan.

Indonesia dapat menawarkan produk-produk unggulan industri manufaktur, termasuk industri kelautan, perikanan, industri jasa, serta di bidang konstruksi, informatika, dan telekomunikasi.

“Saya lihat peluangnya sangat besar yang sekaligus menjadi koridor percepatan kawasan Timur Indonesia. Indonesia telah memiliki Indian Ocean Rim Association (IORA) sebagai forum peningkatan kerja sama dengan negara-negara di bentang Samudera India. Kini, saatnya untuk menggarap negara-negara di Pasifik Selatan,” ungkap Presiden Jokowi.

Namun, Presiden menegaskan bahwa kunci kesuksesan memasuki pasar kawasan Pasifik Selatan itu adalah mempererat konektivitas, baik konektivitas budaya dan ekonomi.

“Hal itu tentu saja harus didukung oleh kelancaran konektivitas sistem transportasi dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan,” tegas Presiden.

Rapat terbatas tentang Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan, di antaranya dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menlu Retno LP Marsudi.

Selain itu, hadir juga Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menristekdikti M Nasir, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Rapat ini juga melibatkan Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PAN RB Asman Abnur, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Idrus Marham, Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Tito Karnavian.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan selama ini negara-negara di kawasan Pasifik Selatan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia karena masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua.

“Selama ini memang negara-negara di kawasan tersebut cenderung tidak senang dengan Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tersebut,” tegas Darmin.

Darmin mengatakan walaupun negara-negara di kawasan Pasifik Selatan itu kecil-kecil, tetapi jumlahnya sangat besar yakni 14 negara. Mereka merupakan negara merdeka yang memiliki masing-masing satu suara di PBB.

Darmin menuturkan, sebenarnya Indonesia telah melakukan diplomasi melalui kunjungan Menko Polhukam ke sejumlah negara di kawasan tersebut. Namun, hal ini dinilai belum cukup dan perlu ada langkah diplomasi lanjutan.‎

“Menko Polhukam itu sudah pernah ke sana, sudah pernah ngundang pejabat-pejabat juga, tapi beliau itu minta di-endorse oleh sidang kabinet,” ujarnya. (*)