Panitia Pesta Rakyat dan Budaya Akui Melanggar

Lantaran ketidak-profesionalan panitia pesta rakyat penyelenggara Monas menjadi lautan sampah
Lantaran ketidak-profesionalan panitia pesta rakyat penyelenggara Monas menjadi lautan sampah

TROPIS.CO, JAKARTA – Panitia pesta rakyat dan budaya di Monas, Sabtu (28/4/2018) lalu mengakui adanya pelanggaran. Hal ini, diakibatkan karena terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi antar sesama panitia.

“Untuk semua pelanggaran, itu akibat miskomunikasi dan kita sudah meminta maaf. Pertemuan terakhir, kita sudah menyepakati beberapa hal dan itu menjadi solusi buat kita,” ujar ketua Forum Untukmu Indonesia, Dave R Santosa, di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Terkait adanya dua anak meninggal dunia yang diduga akibat berdesak-desakan saat mengantri sembako di Monas, pihaknya menyerahkan penuh masalah itu kepada pihak kepolisian. Dave menuturkan, panitia pelaksana Pesta Rakyat dan Budaya telah bersilaturahmi kepada keluarga korban untuk memastikan hal ini.

“Sesuai dengan temuan pihak kepolisian saja. Kita sudah silaturahmi ke pihak keluarga dan mereka sudah ikhlas,” ucapnya.

Sementara Penasehat FUI, Syahrianta Taringan, membantah acara pesta rakyat dan budaya kemarin bermuatan politis. Menurutnya, acara itu murni untuk kegiatan bakti sosial.

“Politis apa, ini murni kok acara sosial. Tidak ada itu yang namannya kegiatan politik,” katanya.

Bahkan, pihaknya juga membantah adanya korban meninggal dunia akibat acara tersebut. Menurutnya, kedua anak asap Jakarta Utara itu meninggal di rumah sakit dikarenakan telah sakit sebelumnya.

“Jadi ceritanya gini, ini orang datang dari Masjid Istiqlal mendengar ada pengobatan gratis di sini (Monas) dia akhirnya datang ke sini. Namun, karena sakitnya parah akhirnya kami membawanya ke rumah sakit. Tetapi, orang itu akhirnya meninggal di rumah sakit. Jadi itulah ceritanya sebenarnya,” ungkapnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mendapatkan laporan dari Dinas Pariwisata dan Budaya terkait acara itu. Menurutnya, panitia penyelenggara telah melakukan beberapa pelanggaran, diantaranya menggunakan logo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara ilegal, sehingga acara itu disebut-sebut sebagai acara resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Sekarang sudah jelas terklrafikasi bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Yaitu panitia menggunakan logo resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa izin. Kedua, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu ada pembagian sembako.”

“Dan ini sudah tidak disetujui dari awal oleh kami dari Pemprov DKI. Ketiga bahwa panitia tidak bertanggungjawab kepada kebersihan taman dan prasarana, serta kegiatan di sekeliling area Monas. Terakhir panitia tidak dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban,” katanya.

Selain itu, pihaknya mengaku prihatin karena menerima laporan adanya dua korban meninggal dunia akibat acara itu. Keduanya adalah Mahesa Junaedi dan Rizky (usia 12 dan 10 tahun), warga Pademangan, Jakarta Utara. Keduanya harus meninggal karena berdesak-desakan saat mengantri dalam pembagian sembako di Monas.

“Adinda Rizki bersama dengan Mahesha Janaedi harus kehilangan nyawa karena berdesak-desakan dan ada investigasi lanjutan berkaitan dengan penyebab dari kematian kedua korban yang diderita pada saat terjadinya acara tersebut hari Sabtu,” jelasnya.

Kejadian ini, tegas Sandi, akan menjadi evaluasi penggunaan Monas ke depannya. Dia berharap, pengguna Monas dengan event besar harus dipastikan orang profesional dan memiliki komitmen yang tegas. Pihaknya berjanji akan melakukan investigasi lebih lanjut agar kejadian serupa tidak terulang di pusat ibukota Jakarta tersebut.

“Saat itu, jumlah massa sudah membludak. Walikota Jakarta Pusat menyatakan jam 11 sudah lebih dari 100.000 melalui checker yang sudah berada di Monas. Pada akhirnya Monas dikunjungi lebih dari 350.000.”

“Tentunya karena tidak ada koordinasi akhirnya macet luar biasa. Keadaan lingkaran A1 ini sangat berbahaya karena lalu lintas sama sekali tidak bergerak. Kejadian seperti ini tentunya harus menjadi koreksi semua pihak termasuk kami untuk memastikan ini tidak terulang kami,” ungkapnya. (*)