Pemerintah Mesti Lakukan Pemetaan Ekologis, Ekonomis, dan Sosiologis

Ketua Umum Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia Mahawan Karuniasa menegaskan Indonesia butuh Second NDCs untuk memudahkan pencapaian komitmen Paris Agreement dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Foto : Jos/tropis.co
Ketua Umum Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia Mahawan Karuniasa menegaskan Indonesia butuh Second NDCs untuk memudahkan pencapaian komitmen Paris Agreement dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Foto : Jos/tropis.co

TROPIS.CO, JAKARTA – Pengembangan komoditas perkebunan serta pertanian di Tanah Air, dari kelapa sawit, karet, dan komoditas lainnya, perlu dibangun dalam bingkai pembangunan berkelanjutan yang salah satu isu pentingnya adalah soal perubahan iklim secara global.

Pandangan itu disampaikan oleh Dr. Ir. Mahawan Karuniasa di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Selama ini Indonesia belum memiliki data yang valid, misalnya tentang wilayah yang pas untuk membudidayakan suatu komoditas tertentu, berapa luas ideal lahan yang dibutuhkan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.

“Oleh sebab itu, perlu ada pemetaan yang dilakukan Pemerintah di berbagai wilayah Indonesia agar mengetahui berbagai data dengan menggunakan indikator ekologis, ekonomis, maupun sosial,” jelas pakar lingkungan dari Universitas Indonesia tersebut.

Dalam konteks ekologis, misalnya, perlu ada pemetaan soal jenis tanaman yang cocok di suatu wilayah atau apakah ada jenis tanaman komoditas lainnya yang lebih cocok.

Bagaimana kontur daerah hingga jenis tanahnya?

“Lalu seberapa luas lahan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tersebut agar tidak memberikan efek yang merugikan bagi lingkungan,” tutur Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim Indonesia (APIK Indonesia Network) tersebut.

Dari sisi ekonomis, menurut Mahawan, Pemerintah perlu memetakan pengaruh dari budi daya suatu komoditas di wilayah tertentu apakah mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat atau tidak.

Lantas dari sisi sosiologis, Pemerintah memetakan dampak sosial dari pembudiyaan komoditas tersebut dalam kehidupan masyarakat.

“Data-data dari pemetaan ini akan memudahkan Pemerintah dalam mengaplikasikan berbagai Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di kalangan praktisi perkebunan dan pertanian,” pungkas Mahawan. (*)