Mentan Curhat Black Campaign Eropa Kepada Utusan PBB

281
Mentan Andi Amran Sulaiman saat menerima utusan HAM PBB dipimpin Ms. Hilal Elver, Andi curhat soal black canpaingn Eropa

TROPIS.CO, JAKARTA – Ada empat utusan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hak atas Pangan dipimpin Hilal Elver bertandang ke Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kunjungan ini merupakan awal dari rencana mereka meninjau lokasi Kawasan Rumha Pangan Lestari ( KRPL) di Jogjakarta dan areal pasang surut di Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam di Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan, Mentan bercerita banyak tentang strategi pembangunan pertanian yang kini dikembangkan Indonesia. Dan salah satunya berkaitan KRPL yang melibatkan ibu rumah tangga kelompok wanita tani, dan proram optimalisasi lahan pasang surut dan rawa (swamps Land), serta lahan kering (Rainfet Land), dalam usaha meningkatkan produksi pangan.

Dikatakan Mentan Andi Sulaiman, berbagai program yang dikembangkan itu, telah menunjukan indikasi positif dan membuahkan hasil. Walau memang belum optimal, namun setidaknya melalui kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat petani itu, ada indikasi yang positif. “ Tinggal kita evaluasi dimana keungulan dan kelemahan, keunggulan kita pertahankan dan tingkatkan, kelemahannya kita perbaiki,”ujarnya.

Bukan hanya itu, Andi Sulaiman juga sempat curhat kepada utusan HAM PBB untuk Hak atas Pangan itu, berkaitan dengan black campings sebagian masyarakat Eropa terhadap minyak sawit Indonesia. Black campingn ini disebutkan Andi, sangat merugikan dan mendiskreditkan Indonesia dalam percaturan perdagangan minyak makan dan minyak nabati dunia.

“Kita, sampaikan, bahwa Pemerintah Indonesia, sangat memperhatikan dan sangat berkepentingan dengan lingkungan, namun Pemerintah juga tidak serta-merta bisa mengabaikan 30 juta, community yang menggantungkan kehidupanya dari budidaya sawit dan itu pasti masyarakat kita yang perlu dilindungi, jadi tadi dalam dialog, kita juga menitip pesan agar “HAM PBB, Hak untuk Pangan”, turut membantu agar pandangan beberapa negara eropa, bisa lebih baik dan netral untuk hal ini. Kebun Sawit di Indonesia, 51 persen adalah kebun rakyat dan 49 persen lainnya Swasta dan BUMN.

Ms. Hilal Elver, Ketua Delegasi, utusan HAM PBB, mengapresiasi strategi kementerian pertanian, memanfaatkan semua potensi yang ada di masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas ketahanan pangan, bahkan dalam rencana kunjungan kerja di indonesia, utusan HAM PBB, menempatkan dua lokasi kegiatan pertanian tersebut menjadi lokasi tujuan utama dalam agenda kunjungan kerja di indonesia.

PBB akan terus mendukung upaya Mentan dalam melindungi petani termasuk dalam mendorong perlindungan pada varietas-varietas padi, dan komoditi lainnya yang dikembangkan petani di daerah-daerah (varietas lokal),” jelasnya. (*)