TROPIS.CO –JAKARTA. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah melontarkan ancaman akan menghentikan impor ikan asal Norwegia bila negara itu tetap menolak minyak sawit Indonesia.
Ancaman itu dilontarkan Enggartiasto saat menerima kunjungan Menteri Perikanan Norwegia Per Sandberg di Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu.
Kepada Per Sandberg mengatakan bahwa Indonesia sangat melindungi potensi lingkungan termasuk hutan tropisnya. Sehingga sangat tak beralasan bila dalam memproduksi minyak sawit Indonesia telah merusak hutan.
Karena itu, sebaiknya Norwegia tidak melanjutkan keinginan menghentikan penggunaan biodesel berbahan baku minyak sawit. “Kami minta pemerintah Norwegia untuk tidak melanjutkan rencana tersebut,”kata Enggar.
Apabila tetap dilanjutkan maka Pemerintah Indonesia akan bereaksi dengan menghentikan importasi ikan dari Norwegia..
“Kita inginkan free trade, bukan proteksi pasar, dan pemerintah Norwegia tidak melakukan perlindungan terhadap pasar domestiknya dengan menolak produk sawit, biofuel dari Indonesia,”lanjut Enggartiasto Lukita.
Enggar mengakui bahwa wacana penolakan terhadap produk sawit RI itu berasal dari parlemen Norwegia, bukan dari pemerintahnya. Atas dasar itu, Enggar meminta pemerintah Norwegia untuk menghentikan wacana tersebut.
Sebagaimana diketahui aksi protes terhadap produk sawit RI tengah gencar dilakukan oleh negara-negara Eropa. Selain Norwegia beberapa negara Eropa juga telah melakukan penolakan. Baru-baru ini pemerintah memprotes kampanye yang dilakukan jaringan supermarket Inggris, Iceland Co yang meminta untuk menghentikan penggunaan sawit terhadap mereknya pada akhir tahun ini.
Menurut data yang disampaikan Kemendag, Indonesia melakukan ekspor ke Norwegia sebesar US$64,5 juta. Sedangkan impor dari Norwegia mencapai US$237,7 juta pada 2017.
Parlemen Norwegia melakukan resolusi kepada pemerintah setempat untuk membuat dan mengeluarkan regulasi yang melarang public procurement biofuel berbasis palm oil atau by-product dari palm oil.
Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Oslo Dilla Trianti mengatakan hingga saat ini Pemerintah Norwegia belum mengadopsi resolusi tersebut menjadi peraturan, mengingat secara prosedur Pemerintah Norwegia harus terlebih dahulu melakukan koordinasi antar kementerian lembaga dan mengkaji legal aspect, khususnya terkait kemungkinan-kemungkinan adanya pertentangan isi resolusi tersebut dengan komitmen-komitmen internasional Norwegia.
KBRI Oslo juga telah menemui pejabat-pejabat Pemerintah dan Parlemen Norwegia, serta pihak terkait guna menyampaikan ‘concern’ Indonesia dan memperoleh klarifikasi terkait resolusi parlemen dimaksud. Salah satu klarifikasi yang diterima antara lain bahwa resolusi itu bukan merupakan posisi Pemerintah Norwegia dan tidak secara khusus menargetkan negara tertentu termasuk Indonesia.
Permintaan parlemen setempat kata Dilla lebih ditujukan untuk menjamin aspek deforestation-free pada biofuel berbasis palm oil. Pemerintah Norwegia menegaskan komitmennya terhadap berbagai kerja sama Indonesia-Norwegia, termasuk dalam kerangka REDD+ yang telah berjalan dengan baik selama ini dan mendukung upaya mewujudkan sustainable palm oil di Indonesia.
“Hingga saat ini, tidak terdapat peraturan dan ketentuan Norwegia yang melarang impor CPO maupun produk turunannya,” kata Dilla.
Disamping itu, KBRI Oslo mengaku senantiasa memantau perkembangan isu tersebut dan melaporkannya kepada Pemerintah RI melalui Kemenlu RI. Selain itu pihaknya terus melakukan diseminasi mengenai sustainable palm oil di Indonesia kepada para pemangku kepentingan terkait di Norwegia.
Sebagai informasi, sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup dan Iklim (KLHI) Norwegia, penggunaan palm oil kurang dari 1% total biofuel Norwegia. Sementara berdasarkan data Biro Statistik Norwegia, keseluruhan impor palm oil dan by-product palm oil Norwegia dari Indonesia juga relatif kecil, yaitu kurang dari 1% keseluruhan produk yang diimpor Norwegia dari Indonesia.
